Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan DI/TII pada pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, merupakan salah satu peristiwa yang diiringi oleh darul islam atau negara islam. Gerakan yang muncul akibat dari perjanjian Renville sehingga memaksa tentara Indonesia untuk beremigrasi dari Jawa Barat dari Belanda karena kekalahan Indonesia. Gerakan ini memiliki dampak mendalam pada pemerintah Indonesia yang merdeka, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi telah menyebar ke provinsi-provinsi lain di Jawa dan bahkan di luar Jawa.

Hal ini terkait erat dengan peran RM Kartosuwiryo sebagai pemimpin gerakan Darul Islam sekaligus Imam dan presiden Negara Islam Indonesia, yang juga merupakan politisi penting sebelum perang, khususnya dalam Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Darul Islam tidak hanya sebagai musuh pemerintah Indonesia dan tentara nasional yang baru, tetapi juga penduduk sipil yang berdampak pada kerusuhan dan kekacauan yang disebabkan oleh anggota-anggota Islam Darul.

Meskipun pemberontakan ini didominasi oleh mantan pejuang dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu di bawah bendera Negara Indonesia. Kartosuwiryo menemukan bahwa mantan pejuang dan para rakyat, terutama yang berada di daerah Jawa Barat ditinggalkan oleh tentara nasional. Diyakini bahwa ketika Amir Syariffudin menandatangani perjanjian Renville, ia masih membutuhkan perlindungan dari Belanda.

Kerusuhan berlanjut sampai 1961, korban terus berjatuhan, pemberontak serta tentara Republik melakukan lebih banyak tindakan. Perlawanan terhadap Darul Islam terhambat oleh keberadaan tentara Islam dan angkatan bersenjata Islam, yang melatih mereka sebagai pasukan keamanan untuk negara Islam Indonesia dan sebagai senjata utama dalam perang melawan pihak Indonesia. Sampai pada tahun 1962, Kartosuwiryo ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, hal ini menyebabkan runtuhnya negara Islam khususnya di Jawa Barat.

Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan DI/TII

Kronologi Pemberontakan DI/TII

Gerakan ini bertujuan untuk mengubah Republik Indonesia, yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya pada masa perang dengan tentara kerajaan Belanda sebagai negara teokratis dengan Islam adalah sebagai acuan dasar negara. Di dalam proklamasi pula dikatakan “hukum yang dipakai dan berlaku di negara Islam Indonesia yaitu hukum Islam”, hukumnya lebih lanjut dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa “negara harus berdasarkan pada Islam” dan “hukum tertinggi adalah Alquran dan hadis”.

Proklamasi Negara Islam Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa negara diharuskan untuk mengesahkan undang-undang berdasarkan hukum syari’at Islam, penolakan pada ideologi selain Al-Qur’an dan Hadits mereka sebut dengan “hukum kafir”, sesuai dalam Qur’aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 50.

Dalam perkembangannya, DI telah menyebar ke beberapa daerah khususnya Jawa Barat (bersama-sama dengan daerah yang berbatasan dengan Jawa Tengah), Sulawesi Selatan dan Aceh. Setelah Kartosoewirjo ditangkap oleh TNI dan dieksekusi pada tahun 1962, gerakan ini terpecah tetapi masih ada secara rahasia, meskipun pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai organisasi ilegal.

Penyebab Pemberontakan DI/TII

Sebab Umum

  1. Kekosongan kekuatan di Jawa Barat.
  2. Kartosuwirjo dan rakyat menolak apabila Jawa Barat diserahkan kepada belanda begitu saja.
  3. Rasa yang tidak puas dengan keputusan perjanjian yang mengharuskan TNI keluar dari daerah dan masuk ke wilayah RI.

 Sebab Khusus

Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian Renville, meminta pendukung Indonesia untuk meninggalkan Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Ini dilihat oleh Kartosuwirjo sebagai bentuk pengkhianatan oleh pemerintah Indonesia atas perjuangan rakyat Jawa Barat (karena ada beberapa komandan TNI yang telah berjanji untuk meninggalkan semua senjata di Jawa Barat jika mereka kemudian beremigrasi).

Bersama dengan sekitar 2000 Hizbullah dan Sabilillah, yang terdiri dari pasukan paramiliter, Kartosuwirjo menolak untuk bergerak dan mulai melakukan upaya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Tokoh-Tokoh Pemberontakan DI/TII

Sekar Marijan Kartosuwiryo (Provinsi Jawa Barat)

Sekar Marijan Kartosuwiryo membangun dan mendirikan gerakan Darul Islam (DI) yang disertai dengan tujuan memerangi para penjajah Belanda yang berada di Indonesia. Namun, setelah Kartosuwiryo menjadi lebih kuat, ia mengumumkan pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) pada 17 Agustus 1949 dan pasukannya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Penindasan itu ditekan oleh operasi militer yang disebut Operasi Bharatayuda. Dengan betis taktis. Pada 4 Juni 1962, pasukan Siliwangi berhasil merespons ke Kartosuwiryo di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Hingga pada akhirnya Sekar Marijan Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962.

Ibnu Hadjar (Provinsi Kalimantan Selatan)

Ibnu Hadjar alias Haderi bin Umar alias Angli adalah mantan letnan TNI yang kemudian memberontak dan menyatakan kepindahannya sebagai bagian dari Kartosuwiryo DI / TII. Dengan kekuatan yang menyebut kaum tertindas, Ibn Hadjar menyerang pos-pos tentara di Kalimantan Selatan dan memberontak pada Oktober 1950. Untuk menghentikan pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah melakukan upaya damai melalui berbagai pertimbangan militer dan operasi.

Pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia masih memberi Ibnu Hadjar kesempatan untuk mengakhiri petualangan baiknya. Dia menyerah dengan kekuatan beberapa pasukan peleton dan diterima kembali ke angkatan bersenjata Indonesia. Setelah Ibn Hadjar menerima persediaan, dia melarikan diri lagi dan melanjutkan pemberontakannya. Pada akhir 1954, Ibnu Hajar memutuskan untuk memasuki negara Islam.

Ibnu Hajar diangkat sebagai komandan kedua wilayah Kalimantan. Tindakan ini telah dilakukan lebih dari sekali, sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tegas untuk menyerang mafia Ibnu Hadjar. Pada akhir 1959, pasukan gerombolan Ibnu Hadjar dihancurkan dan Ibnu Hadjar sendiri ditangkap. Gerakan perlawanan baru berakhir pada Juli 1963. Ibnu Hajar beserta anak buahnya menyerah dan pada Maret 1965, hingga pengadilan militer menjatuhkan hukuman kepada Ibnu Hajar dengan hukuman mati.

Daud Beureueh (Provinsi Jawa Tengah)

Teungku Muhammad Daud Beureu’eh lahir di Beureu’eh, kabupaten Pidie, Aceh, 17 September 1899, meninggal di Aceh pada 10 Juni 1987 pada usia 87 atau dengan nama lengkapnya Teungku Muhammad Daud Beureu ‘eh dia mantan gubernur Aceh, pendiri NII di Aceh dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ketika PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) didirikan melawan pendudukan Belanda, Daud Beureu’eh terpilih sebagai presiden. Selama perang kemerdekaan, Daud Beureu’eh adalah gubernur militer Aceh.

Dari 21 September 1953 hingga 9 Mei 1962, dia memberontak terhadap pemerintah dengan mendirikan NII karena dia tidak puas dengan pemerintahan Sukarno. Namun akhirnya ia kembali ke Republik Indonesia setelah Mohammad Natsir meyakinkannya lagi.

Kahar Muzakkar (Provinsi Sulawesi Selatan)

Abdul Kahar Muzakkar atau Abdul Qahhar Mudzakkar; lahir di Lanipa, Kabupaten Luwu, 24 Maret 1921, meninggal 3 Februari 1965 pada usia 43 adalah karakter karismatik dan legendaris. Negara Luwu, pendiri tentara Islam Indonesia di Sulawesi. Dia adalah seorang prajurit di Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang merupakan kolonel terakhir atau masa lalu pada saat itu. Pada zamannya ia tidak menyetujui kebijakan pemerintah Presiden Sukarno dan karena itu menentang pemerintahan pusat dengan cara angkat senjata.

Dia dinyatakan sebagai pemberontak pemerintah pusat pada awal 1950-an, ia mengarahkan para mantan gerilyawan dari Sulawesi selatan hingga Sulawesi Tenggara untuk menemukan TII (tentara Islam Indonesia) dan kemudian bergabung dengan Darul Islam (DI) hingga kemudian dikenal sebagai DI / TII di selatan dan tenggara Sulawesi. Pada 3 Februari 1960, ia dinyatakan dipecat oleh Operasi Tumpas dalam pertempuran antara unit TNI dari unit Siliwangi 330 dan penjaga Kahar Muzakkar di Lasolo.

Tetapi pusarnya tidak pernah terlihat, yang membuat mantan pengikutnya mempertanyakan kebenaran kejadian itu. Menurut cerita, tubuhnya dimakamkan di kilometer 1 jalan Kendari di tenggara Sulawesi. Namun sejauh ini, banyak orang tidak percaya pada kepergian mereka karena tidak ada bukti nyata keberadaan mereka.

Amir Fatah (Provinsi Jawa Tengah)

Amir Fatah, yang bernama lengkap Amir Fatah Wijaya Kusumah, adalah salah satu pemimpin Hizbullah Fisabilillah di daerah Besuki, Jawa Timur sebelum pemberontakan DI / TII yang bergejolak di Jawa Tengah. Ketika pihak Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian Renville, semua pasukan republik harus beremigrasi ke Jawa Tengah, termasuk kesatuan Hizbullah dan Fisabilillah yang mereka pimpin.

Pada tahun 1950 memproklamirkan wilayahnya sebagai bagian dari DI / TII Kartosuwiryo. Operasi yang dilakukan oleh TNI untuk sementara waktu melemahkan kekuatannya, tetapi pasukan DI / TII Amir Fatah kembali dengan tiba-tiba karena para pembelot. Akhirnya, pasukan Amir Fatah dikalahkan di perbatasan antara Pekalongan dan Banyumas.

Baca Juga : Bahasa Arab Anggota Tubuh

Pemberontakan DI/TII Di Berbagai Daerah

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Gerakan DI / TII di Jawa Barat dimulai dengan penandatanganan perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Sekar Marijan Kartosuwiryo membangun sekaligus mendirikan Darul Islam (DI) bersama dengan pasukannya yang terdiri dari Hezbollah dan Sabillah (sekitar 4.000 orang) dan menolak untuk membawa pasukannya hijrah ke Jawa Tengah. Dia tidak lagi mengakui keberadaan RI dan juga diarahkan melawan penjajah Belanda di Indonesia.

Namun, setelah SM Kartosuwiryo menjadi lebih kuat, ia memproklamirkan dasar Negara Islam Indonesia (NII) pada 17 Agustus 1949 di desa Cisayong, Jawa Barat, dan pasukannya diangkat menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Saat itu, banyak orang menjadi korban. Upaya pemerintah untuk mengelola gerakan DI/TII bekerja dengan penduduk setempat. Strategi-strategi baru itu disebut peperangan regional. Operasi Bharatayuda diluncurkan pada 1 April 1962, yaitu penindasan terhadap gerakan DI / TII.

Dengan pertahanan yang kuat. Pada tanggal 4 Juni 1962, S. M. Kartosuwiryo dan para pengikutnya berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Pengampunan diberikan kepada Presiden, namun ditolak. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1962, S. M. Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati di hadapan tim penembak dari empat angkatan bersenjata Indonesia.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Gerakan pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu di utara, yang aktif di daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Di tengah kekuasaannya adalah pasukan Hizbullah, yang dibentuk di Tegal pada tahun 1946. Amir Fatah memproklamirkan berdirinya Darul Islam pada 23 Agustus 1949 dan menyatakan bahwa ia akan bergabung dengan DI/TII S.M. kartosuwiryo. Tentara disebut sebagai tentara Islam Indonesia (TII).

Untuk menghancurkan gerakan ini, sebuah komando Gerakan Banteng Negara (GBN) dibentuk di bawah Letnan Kolonel Sarbini pada Januari 1950. Pemberontakan Kebumen dipimpin oleh Angkatan Umat Islam (AUI), yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudh Abdurrahman atau yang sering disebut Kyai Sumolanggu Gerakan ini pula telah berhasil runtuhkan pada tahun 1957 oleh operasi militer (Operasi Gerakan Banteng National).

Gerakan DI/TII adalah waktu yang kuat karena Batalion 426 memberontak di Kedu dan Magelang / Diponegoro. Ada juga kerusuhan di daerah Merapi-Merbabu yang disebabkan oleh pergerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC). Gerakan ini juga bisa dihancurkan. Untuk menekan gerakan DI/TII di bidang Gerakan Banteng Nasional dan di lancarkan oleh operasi Bull Raiders.

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Gerakan DI / TII di Sulawesi selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, yang latar belakangnya berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirimkan sebuah surat kepada pemerintah pusat yang bertujuan untuk membubarkan para Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) beserta para anggotanya dirujuk ke dalam APRIS. Tenyata Kahar Muzakar meminta agar unit gerilya Sulawesi Selatan dan unit gerilya lainnya dimasukkan dalam brigade bernama Brigade Hasanuddin di bawah kepemimpinannya.

Permintaan itu ditolak karena banyak dari mereka tidak sesuai dengan persyaratan untuk bertugas di militer. Pemerintah telah memutuskan untuk mengirim gerilyawan ke Korps Tjadangan Nasional (CTN). Ketika Kahar Muzakar ditunjuk sebagai wakil komandan tentara dan Tetorium VII, ia dan para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan senjata dan membuat kerusuhan pada tahun 1952 dengan menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu bagian dari Negara Islam Indonesia, pada bagian barat yang dipimpin oleh S.M.Kartosuwiryo ke Jawa pada 7 Agustus 1953.

Penindasan pemberontakan Kahar Muzakar bertahan lebih dari 14 tahun. Faktor yang telah lama menjadi penyebab adalah rasa etnisitas yang telah ditanam, dan kelompok ini telah mengakar di hati masyarakat Kahar Muzakar, dan kelompok mereka mengetahui sifat orang dan menggunakan lingkungan alam. Pada 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati dalam sebuah kontak senjata dengan pasukan Indonesia.

Pemberontakan DI / TII di Aceh

Berbagai masalah termasuk otonomi daerah, ketidaksepakatan antara kelompok dan rehabilitasi dan modernisasi daerah yang menyebabkan terjadinya pemberontakan ID / TII di Aceh.

Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh pada 21 September 1953 memproklamirkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan S.M. Kartosuwiryo dan memutuskan hubungan dengan kota Jakarta. Pemberontakan DI / TII di Aceh diputuskan dengan perayaan pertemuan Kerukunan Rakyat Aceh pada 17 dan 28 Desember 1962, atas prakarsa komandan distrik militer Kolonel Jasin di Bukit Barisan. Beberapa masalah dan kesalahpahaman dibahas dalam diskusi ini dan akhirnya memulihkan keamanan di wilayah Aceh dibahas dengan pertimbangan umum.

Pemberontakan DI / TII di Kalimantan Selatan

Pada akhir 1950-an Kesatuan Rakyat Jang Tertindas (KRJT) menyerang pos-pos TNI di Kalimantan Selatan. KRJT didirikan oleh dua orang mantan letnan TNI bernama Ibnu Hadjar alias Haderi alias Angli, tetapi Ibnu Hadjar menyerahkan diri. Setelah merasa kuat dan mendapatkan peralatan perang, ia kembali dengan bantuan Kahar Muzakar dan S.M. Kartosuwiryo.

Pada tahun 1954, Ibnu Hadjar diangkat sebagai komandan TII wilayah Kalimantan. Akhirnya, melalui TNI, pemerintah berhasil mengatasi gerakan Ibnu Hadjar pada tahun 1959 dan Ibnu Hadjar ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer pada 22 Maret 1965.